Sinkronisasi Kegiatan Sentra Dan Tempat Tahun 2018

MENYINKRONKAN TUJUH PROGRAM PRIORITAS

Sebanyak 154 akseptor menghadiri kegiatan Sinkroninasi Program Pusat dan Daerah Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud. Kegiatan ini berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 26 – 28 Februari 2018.  Pesertanya yaitu para kepala dinas atau yang mewakili dari 10 provinsi dan 144 kabupaten dan kota yang berada di wilayah 10 provinsi tersebut. Ke 10 provinsi itu adalah  Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Mukhlis, ST, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, pelaksanaan kegiatan sinkronisasi ini dibagi dalam tiga region. Region 1 dilaksanakan di Kota Makassar, yang meliputi sebagian besar wilayah Indonesia bab timur. Region 2 dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 1 sd 3 Maret yang pesertanya sebagian besar dari wilayah Indonesia bab tengah, dan Region 3 dilaksanakan di Medan tanggal 5 – 7 Maret yang pesertanya sebagian besar dari wilayah Indonesia bab barat.

Mukhlis menambahkan, sekurang-kurangnya terdapat tujuh aktivitas prioritas yang dibahas dalam rapat sinkronisasi ini, yakni: Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik, prosedur tunjangan Bantuan Pemerintah (Bantah) untuk sarana dan prasarana sekolah dasar,  Program Indonesia Pintar (PIP), Implementasi Kurikulum 2013, pelaksanaan lomba-lomba, pelaksanaan ujian sekolah dan pengadaan ijazah, dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. Khamim, M.Pd (Direktur Pembinaan SD), Drs. Wowon Widaryat, M.Si (mantan Direktur Pembinaan SD), Mukhlis, ST (Kasubdit Program dan Evaluasi),  Dr. Juandanilsyah (Kasubdit Kurikulum), Drs. Gusmayadi, M.Ed (Kasubdit Peserta Didik), dan Wahyu Haryadi, SE, MA (staf Subdit  Kelembagaan dan Sarana Prasarana).  “Di masa otonomi daerah, kegiatan sinkronisasi ini sangat penting dalam rangka peningkatan layanan pendidikan sekolah dasar,” ujar Mukhlis.

Implementasi K-13

Dr. Khamim, M.Pd, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, dalam paparannya mengulas visi, misi, sampai kebijakan dan aktivitas prioritas tahun 2018.  Ia menegaskan, segala kebijakan dan aktivitas yang digulirkan yaitu untuk mempercepat peningkatan mutu SD yang meluas dan merata untuk mewujudkan generasi masa depan yang cerdas secara intelektual dan berkarakter mulia.

Terkait Kurikulum 2013 (K-13), Direktur Pembinaan SD mengakui sampai tahun ketiga implementasinya masih ada kurang lebih 55.000 sekolah dari total sekitar 148.000 SD yang belum melakukan K-13. Ini merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan. Oleh alasannya yaitu itu, Direktorat Pembinaan SD telah melakukan kegiatan Penyegaran Instruktur K-13 dalam dua tahap, yang dilaksanakan pada Februari ini.

Ia menjelaskan pentingnya para pelatih tersebut disegarkan pemahamannya wacana K-13. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 wacana Penguatan Pendidikan Karakter (Perpres PPK) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Nawacita Presiden Joko Widodo mengenai Revolusi Mental. Pada gilirannya, lima nilai utama PPK lantas diintegrasikan ke dalam K-13. Oleh alasannya yaitu itu,  penyegaran pelatih itu dimaksudkan untuk membekali mereka semoga implementasi K-13 sarat dengan lima nilai utama PPK, yakni religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Apalagi untuk jenjang SD, bahan pembelajarannya 70% merupakan karakter, dan 30% pengetahuan.

Setelah para pelatih tingkat provinsi disegarkan, selanjutnya mereka menyegarkan para pelatih di tingkat kabupaten kota. Berikutnya, pelatih K-13 di tingkat kabupaten kota tersebut turun ke kurang lebih 55.000 sekolah yang belum melakukan K-13.

Dr. Khamim juga mengingatkan pentingnya kiprah guru dalam pelaksanaan K-13 yang sarat dengan nilai karakter. Mengutip pesan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro, kunci pelaksanaan pendidikan abjad yaitu “Ing Ngarso Sung Tulodo” atau di depan memberi tauladan. “Jadi kuncinya keteladanan. Guru harus menjadi sosok teladan bagi para akseptor didiknya.  Ada nasehat bijak, satu kali keteladanan lebih anggun dari seribu nasehat,” ujarnya.

Sebelum kembali ke Jakarta, dalam perjalanan ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Direktur Pembinaan SD menyempatkan berkunjung ke sebuah sekolah, yakni SD Negeri Pai, yang berada di pinggiran Kota Makassar. Ia sempat berdialog dekat dengan kepala sekolah, para guru dan siswa.

Inovasi Tata Kelola Sarpras

Sementara Drs. Wowon Widaryat, M.Si, mantan Direktur Pembinaan SD, dalam presentasinya membahas wacana aktivitas penemuan tata kelola sarana prasarana (sarpras)  sekolah dasar. “Saya ditugasi untuk mengawal janji Direktorat Pembinaan SD semenjak tahun 2016, yaitu penemuan tata kelola sarana prasarana (sarpras). Ini merupakan salah satu model dan kini harus diikuti oleh seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Dikdasmen,” kata Wowon.

“Jadi Pak Dirjen sudah berkomitmen, semua direktorat mulai dari PKLK, SMP, SMA, dan Sekolah Menengah kejuruan harus mengikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD. Maka saya ditugasi untuk menginformasikan sistem tata kelola sarpras ini kepada seluruh pihak,” tambahnya.

Drs. Wowon Widaryat, M.Si  menjelaskan, basis pengambilan keputusan untuk perbaikan sarpras yang mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih belum cukup karena data sarpras yang terekam dalam Dapodik selama ini masih minim dan bahkan kurang valid atau kurang akurat.  Akibatnya, perbaikan sarpras SD tidak pernah tuntas meski anggaran yang telah digelontorkan trilyunan rupiah.

Oleh alasannya yaitu itu, melalui penemuan tata kelola sarpras yang melibatkan sejumlah pihak antara lain Sekolah Menengah kejuruan Jurusan Teknik Bangunan, dibutuhkan sanggup mempercepat penyelesaian duduk perkara fisik SD, semoga selanjutnya sanggup fokus pada peningkatan mutu.  Dengan penemuan ini, lanjutnya, pemerintah ingin memperbaiki sarpras SD dengan beaya murah tetapi memberi manfaat bagi  banyak pihak. **

Sumber : http://ditpsd.kemdikbud.go.id