Menkeu, Rakyat Tetap Melarat, Dana Trilyunan Dihabisi Pejabat Dan Birokrat. Pembangunan Mandek

Pekan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa mandeknya pembangunan di kawasan bukan karena tidak adanya dana anggaran.

Sejak dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, ratusan triliun rupiah selalu digelontorkan pemerintah sentra ke kawasan setiap tahunnya.

Namun, kenyataannya, sebagian rakyat tetap melarat, tidak menerima banyak manfaat dari anggaran tersebut.
Lemahnya data semenjak perencanaan anggaran jadi kasus pelik.
"Situasi yang dihadapi di 2016 kan memperlihatkan pelajaran penting bahwa data dan database (perencanaan anggaran) itu sangat penting," ujar Menkeu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/9/2016) malam.

(Baca : Sri Mulyani: Banyak Sekolah Masih menyerupai Kandang Kambing, Ini Bukan soal Kekurangan Duit...)

Gelontoran triliunan rupiah yang didelegasikan ke daerah, entah itu melalui agenda kementerian dan lembaga, atau transfer ke kawasan langsung, justru mandek. Uang triliunan rupiah itu mentok di kas kawasan dan tidak mengalir ke hilirnya, ke rakyat.

Hingga tamat Juli 2016 lalu, dana anggaran yang mengendap di bank-bank kawasan masih Rp 224 triliun atau naik Rp 9,9 triliun dari posisi Juni 2016.

Padahal, gelontoran dana itu diperuntukkan bagi bidang kesehatan, pendidikan, hingga dukungan dana sosial bagi masyarakat miskin.

Presiden Joko Widodo berkali-kali meminta kepala kawasan untuk mempercepat peresapan anggaran sehingga manfaat duit-duit itu sanggup dirasakan rakyat.

Akan tetapi, apa mau dikata, perencanaan anggaran yang terbukti tidak menurut basis data yang berpengaruh menyerupai menciptakan kebingungan dalam mengalirkan anggaran itu.

Contoh teranyar buruknya perencanaan dana anggaran sanggup dilihat dari kelebihan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang fantastis mencapai Rp 23,3 triliun.

Setelah ditelusuri, jumlah dana anggaran guru di kawasan yang berhak mendapatkan tunggangan profesi tidak sebanyak itu.

(Baca: dewan perwakilan rakyat Soroti Kelebihan Anggaran Tunjangan Profesi Guru hingga Rp 23,3 Triliun)

Menurut Sri Mulyani, sudah saatnya pemerintah sentra dan kawasan melaksanakan sinkronisasi data sehingga anggaran yang sebetulnya melimpah itu sanggup benar-benar bermanfaat untuk rakyat, bukan kantong orang-orang yang mengatasnamakan wakil rakyat.

"Data itu data apa saja? Jumlah rumah sakit primer, tenaga kesehatan, bila dari sisi pendidikan ya jumlah guru, sekolah, murid. Data ini perlu sinkronisasi yang luar biasa banyak," kata Ani.

Kementerian Keuangan sendiri akan memangkas dana anggaran pada APBNP 2016 sebesar Rp 137,6 triliun.

Rinciannya, belanja kementerian dan forum sebesar Rp 64,7 triliun. Adapun sisanya merupakan penghematan dana transfer ke kawasan Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun.

"Seperti yang disampaikan beberapa menteri bahwa mereka melihat banyak kata-kata bersayap (dalam perencanaan anggaran) sehingga ada ruang untuk efisiensi," ucap Ani.

Kementerian Keuangan sendiri memberikan akan terus memantau arus uang ke kawasan sebagai implementasi APBN-P 2016. Hanya, problem efektivitas pengunaan anggaran tetap ada di tangan pemerintah daerah.

Sumber: konfrontasi